Halaman

Kamis, 14 Mei 2026

Mengapa Reformasi Audit Global Membutuhkan Lapisan Epistemic Accountability

MENJEMBATANI DIAGNOSIS DAN ARSITEKTUR: Mengapa Reformasi Audit Global Membutuhkan Lapisan Epistemic Accountability


Oleh: Abu Abdurrahman


---


Abstrak


Penerbitan Global Internal Audit Standards (GIAS) 2024 oleh Institute of Internal Auditors (IIA) merupakan pencapaian institusional yang signifikan dalam perjalanan profesi audit internal global. Namun, seperti halnya setiap reformasi standar, GIAS 2024 juga menghadapi pertanyaan kritis: apakah ia berhasil mengubah objek akuntabilitas—dari verifikasi kepatuhan menuju evaluasi kualitas penalaran? Artikel ini menelusuri kontribusi dan keterbatasan GIAS 2024 melalui lensa kritik dari dalam profesi sendiri, khususnya Lenz dan O'Regan (2024), dan menghubungkannya dengan diagnosis audit society Michael Power (1997). Argumen utama artikel ini adalah bahwa profesi audit tidak kekurangan diagnosis—ia kekurangan arsitektur operasional yang menerjemahkan kritik menjadi instrumen tata kelola yang dapat diuji. Konsep institutionalized legibility bias—kecenderungan sistematis sistem akuntabilitas untuk mengistimewakan fenomena yang mudah diobservasi, didokumentasikan, dan diaudit, sementara meminggirkan bentuk-bentuk penalaran, dissent, penilaian taktis, dan deliberasi kontekstual yang sulit distandardisasi secara institusional—diperkenalkan untuk menjelaskan mengapa reformasi standar, tanpa perubahan pada domain legibility akuntabilitas, cenderung menghasilkan recursive ritualization. Sebagai respons, Pre-Decision Governance (PDG) diajukan bukan sebagai solusi final, melainkan sebagai kandidat arsitektur yang mencoba menjembatani kesenjangan antara kritik epistemik dan praktik tata kelola—dengan kesadaran penuh bahwa ia sendiri rentan terhadap degenerasi yang sama.


Kata Kunci: GIAS 2024, institutionalized legibility bias, epistemic accountability, pre-decision governance, recursive ritualization, reformasi audit


---


1. Pendahuluan: Sebuah Profesi yang Terus Mendiagnosis Diri Sendiri


Pada Januari 2024, Institute of Internal Auditors (IIA) menerbitkan Global Internal Audit Standards (GIAS)—sebuah pencapaian institusional yang mencerminkan komitmen profesi audit internal untuk merespons kompleksitas risiko kontemporer. Dengan format lima domain, 15 prinsip, dan 52 standar, GIAS 2024 merepresentasikan upaya serius untuk memodernisasi kerangka kerja yang telah menjadi acuan bagi lebih dari 200.000 praktisi di seluruh dunia.


Namun, seperti setiap reformasi standar sebelumnya, GIAS 2024 juga memicu perdebatan. Rainer Lenz dan David J. O'Regan (2024), dua praktisi senior dengan pengalaman internasional, menilai bahwa standar ini merepresentasikan "a missed opportunity to truly transform rules-driven Standards into principles-based Standards". Kritik ini bukanlah suara pinggiran. O'Regan sendiri adalah mantan Auditor Jenderal di sistem PBB dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, sementara Lenz adalah Chief Audit Executive dengan rekam jejak internasional.


Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menilai GIAS 2024 secara definitif. Sebaliknya, artikel ini menggunakan momen penerbitan GIAS 2024 sebagai titik masuk untuk menanyakan pertanyaan yang lebih fundamental: jika diagnosis terhadap keterbatasan audit telah tersedia sejak 1997, mengapa profesi ini terus bergulat dengan kesenjangan antara standar dan praktik? Dan yang lebih penting: apa yang diperlukan untuk menjembatani kesenjangan itu?


---


2. Kontribusi dan Keterbatasan GIAS 2024


2.1. Apa yang Telah Dicapai GIAS 2024


GIAS 2024 adalah kemajuan yang patut diakui. Standar ini menyederhanakan struktur dari IPPF 2017, memperjelas peran audit internal dalam tata kelola organisasi, dan secara eksplisit mendorong fungsi audit internal untuk menjadi value-added—mitra strategis yang tidak hanya menilai kepatuhan, tetapi juga memberikan wawasan untuk perbaikan.


Dalam banyak hal, GIAS 2024 mencerminkan pembelajaran kolektif profesi audit internal selama lebih dari dua dekade. Ia adalah produk dari proses konsultasi global yang melibatkan ribuan praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan. Komitmen IIA untuk terus menyempurnakan standarnya adalah tanda vitalitas profesi—bukan kelemahan.


2.2. Keterbatasan yang Diidentifikasi oleh Kritikus dari Dalam Profesi


Meskipun demikian, kritik dari Lenz dan O'Regan (2024) layak diperhatikan bukan karena mereka berada di luar profesi, tetapi justru karena mereka adalah bagian dari profesi itu sendiri. Mereka berargumen bahwa GIAS 2024, terlepas dari perbaikan strukturalnya, belum berhasil mentransformasi sifat dasar standar audit: dari berbasis aturan (rules-driven) menjadi berbasis prinsip (principles-based).


Secara independen, O'Regan (2024) dalam The Closing of the Auditor's Mind? mengembangkan argumen serupa: bahwa "the stifling of judgment, creativity, and critical reasoning in internal auditing" adalah konsekuensi dari standar profesional yang terlalu preskriptif. Audit internal, menurutnya, berisiko terjebak dalam pola pikir checklist yang justru menekan kapasitas penalaran kritis para praktisinya.


Penting untuk dicatat: kritik ini bukanlah penolakan terhadap GIAS 2024. Ia adalah undangan untuk melangkah lebih jauh. GIAS 2024 telah memperbaiki struktur dan bahasa. Pertanyaannya adalah: apakah perbaikan itu cukup untuk mengubah praktik di lapangan?


---


3. Akar Masalah: Institutionalized Legibility Bias


Untuk memahami mengapa reformasi standar—termasuk GIAS 2024—menghadapi tantangan implementasi yang persisten, kita perlu melangkah mundur dan menanyakan: apa yang sebenarnya dibuat terlihat oleh sistem akuntabilitas?


3.1. Legibility dan Batasannya


James Scott (1998) dalam Seeing Like a State mendemonstrasikan bagaimana negara membuat masyarakat menjadi legible—terbaca secara administratif—melalui metrik standar, sensus, dan peta kadaster. Penyederhanaan ini memungkinkan administrasi dalam skala besar, tetapi secara sistematis mengecualikan apa yang tidak dapat ditangkap oleh penyederhanaan itu.


Mekanisme yang sama beroperasi dalam sistem akuntabilitas. Standar audit—termasuk GIAS 2024—membuat hal-hal tertentu menjadi legible secara institusional: kepatuhan terhadap aturan, kelengkapan dokumentasi, pencapaian output. Tetapi hal-hal lain tetap invisible: kualitas penalaran di balik keputusan, asumsi yang tidak diuji, alternatif yang tidak dieksplorasi, dissent yang tidak didokumentasikan.


3.2. Institutionalized Legibility Bias dan Recursive Ritualization


Institutionalized legibility bias—sebagaimana didefinisikan dalam artikel ini—merujuk pada kecenderungan sistematis sistem akuntabilitas untuk mengistimewakan fenomena yang mudah diobservasi, didokumentasikan, dan diaudit, sementara meminggirkan bentuk-bentuk penalaran, dissent, penilaian taktis, dan deliberasi kontekstual yang sulit distandardisasi secara institusional.


Konsekuensinya adalah apa yang saya sebut sebagai institutionalized legibility bias: kecenderungan sistematis organisasi untuk mengoptimalkan apa yang dapat diukur oleh sistem akuntabilitas, dan mengabaikan apa yang tidak. Organisasi berinvestasi pada auditable defensibility—kemampuan untuk bertahan dari pengawasan audit—bukan pada ketangguhan kognitif keputusan mereka.


Mekanisme ini diperkuat oleh Goodhart's Law (Goodhart, 1984): ketika sebuah metrik menjadi target, ia berhenti menjadi metrik yang baik. Organisasi beradaptasi terhadap metrik akuntabilitas dengan mengoptimalkan tepat pada apa yang diukur, seringkali dengan mengorbankan apa yang tidak. Strathern (2000) menyebutnya sebagai tyranny of transparency; Espeland dan Sauder (2007) mendokumentasikannya sebagai reactivity terhadap peringkat dan metrik.


Hasilnya adalah epistemic decoupling: kepatuhan prosedural yang semakin canggih, namun penalaran yang semakin hampa. Inilah yang oleh Michael Power (1997) disebut sebagai ritual of verification—dan yang oleh O'Regan (2024) disebut sebagai checklist mindset.


3.3. Konsekuensi bagi Reformasi Standar


Dalam kerangka ini, GIAS 2024—sebagus apa pun secara konseptual—tidak secara otomatis mengubah domain legibility akuntabilitas. Ia masih beroperasi dalam paradigma yang sama: membuat kepatuhan terhadap aturan menjadi lebih terlihat, tanpa secara sistematis membuat penalaran menjadi lebih terlihat.


Ini bukanlah kegagalan GIAS 2024. Ia adalah keterbatasan struktural dari setiap reformasi yang hanya berfokus pada standar, tanpa mengubah arsitektur insentif yang mendasarinya. Siklusnya dapat diprediksi: tuntutan akuntabilitas → penciptaan metrik → adaptasi institusional → kepatuhan simbolik → erosi legitimasi → tuntutan reformasi baru. Inilah recursive ritualization: setiap generasi reformasi menjadi masalah yang harus dipecahkan oleh generasi berikutnya.


---


4. Menjembatani Kesenjangan: Kandidat Arsitektur Operasional


4.1. Dari Diagnosis ke Arsitektur


Power (1997) mendiagnosis bahwa audit adalah ritual verifikasi. O'Regan (2024) mendiagnosis bahwa standar yang terlalu preskriptif menekan penalaran kritis. Lenz dan O'Regan (2024) mendiagnosis bahwa GIAS 2024 adalah missed opportunity untuk transformasi yang lebih fundamental.


Diagnosis-diagnosis ini tepat. Tetapi mereka berhenti pada kritik. Apa yang belum tersedia—dan apa yang coba ditawarkan oleh kerangka yang akan diuraikan di bawah—adalah arsitektur operasional yang menerjemahkan diagnosis menjadi instrumen tata kelola yang dapat diuji, diadaptasi, dan—jika perlu—difalsifikasi.


4.2. Pre-Decision Governance (PDG): Sebuah Kandidat Arsitektur


Pre-Decision Governance (PDG) adalah kerangka tata kelola yang beroperasi di hulu—sebelum keputusan strategis dikunci. Ia tidak menggantikan audit tradisional atau GIAS 2024. Ia melengkapinya dengan dimensi yang belum tersentuh: akuntabilitas penalaran (epistemic accountability).


PDG menawarkan tiga instrumen operasional:


1. MHKM (Upstream Decision Quality Method): Format dokumentasi penalaran terstruktur yang mencakup: definisi masalah dengan basis bukti, asumsi kunci dan tingkat keyakinannya, alternatif yang dipertimbangkan dan alasan pemilihan, serta risiko yang diantisipasi. MHKM tidak menciptakan dokumen baru—ia mengubah encoding dari narasi latar belakang yang sudah ada menjadi dokumentasi penalaran yang terstruktur.

2. Pre-Mortem: Teknik simulasi kegagalan prospektif (prospective hindsight) yang difasilitasi oleh fungsi audit internal. Tim diminta membayangkan bahwa proyek telah gagal, kemudian bekerja mundur untuk mengidentifikasi penyebabnya. Pre-mortem secara sengaja menciptakan ketegangan produktif—suara kritis, dissent terstruktur, dan pengujian asumsi secara agresif.

3. ADS (Auditable Decision Structure): Checklist minimum yang harus dipenuhi sebelum keputusan strategis dikunci. ADS memastikan bahwa asumsi telah didokumentasikan, alternatif telah dieksplorasi, dissent telah difasilitasi, dan hasil stress-testing telah dicatat. Ia berfungsi sebagai decision gate ringan—bukan untuk memblokir keputusan, tetapi untuk memastikan bahwa penalaran telah terlihat sebelum komitmen dibuat.


4.3. PDG Bukanlah Solusi Final


Penting untuk menegaskan: PDG tidak diklaim sebagai solusi yang kebal terhadap degenerasi. Sebaliknya, PDG dirancang dengan kesadaran penuh bahwa ia rentan terhadap recursive ritualization yang sama yang telah menimpa reformasi-reformasi sebelumnya.


Beberapa mode kegagalan PDG yang telah diantisipasi:


· MHKM menjadi formalitas copy-paste: Perencana mengisi template tanpa refleksi substantif. Mitigasi: spot check kualitas pengisian oleh Satuan Pengawas Intern (Inspektorat) , dan pemantauan pola kepatuhan yang terlalu sempurna sebagai indikator gaming.

· Pre-mortem menjadi ritual kosong: Sesi dilakukan sebagai formalitas, dengan dissent yang aman dan skenario kegagalan yang generik. Mitigasi: rotasi fasilitator, mekanisme anonimitas untuk dissent, dan adversarial validation trigger yang mengeskalasi ke pihak independen jika pola dissent nihil terdeteksi secara konsisten.

· ADS menjadi checklist baru: Organisasi mengisi ADS untuk memenuhi persyaratan administratif, tanpa perubahan substantif dalam cara berpikir. Mitigasi: evaluasi berkala yang membandingkan skor ADS dengan outcome aktual, dan penghentian atau revisi instrumen jika tidak ada korelasi.


Pengakuan terhadap kerentanan ini bukanlah kelemahan. Ia adalah konsekuensi dari premis teoretis PDG sendiri: bahwa setiap sistem akuntabilitas, pada akhirnya, akan menghadapi recursive ritualization. Kerangka yang tidak mengakui ini adalah kerangka yang tidak jujur secara intelektual.


---


5. Mengapa Ini Penting: Sebuah Agenda Riset, Bukan Sebuah Klaim Kemenangan


Artikel ini tidak bermaksud untuk menyatakan bahwa PDG telah "menyelesaikan" masalah reformasi audit. Klaim semacam itu akan bertentangan dengan premis teoretisnya sendiri. Sebaliknya, artikel ini mengusulkan PDG sebagai kandidat arsitektur yang layak untuk diuji secara empiris.


Pertanyaan-pertanyaan yang masih terbuka meliputi:


· Apakah deliberative visibility—keterbacaan penalaran secara institusional—dapat diproksikan melalui indikator yang dapat diobservasi dengan reliabilitas dan validitas yang memadai? Indikator-indikator potensial meliputi: jumlah alternatif yang terdokumentasi secara eksplisit, keberadaan asumsi kunci yang teridentifikasi dan tingkat keyakinannya, keberadaan dissent yang tercatat dan ditanggapi, serta hasil counterfactual testing yang terdokumentasi.

· Apakah peningkatan deliberative visibility berkorelasi dengan penurunan avoidable outcome failure, setelah mengontrol sektor, skala, dan konteks politik?

· Apakah pengambil keputusan akan terlibat secara substantif dengan proses penalaran terstruktur, atau akankah mereka melakukan compliance performatif sebagaimana yang terjadi pada reformasi sebelumnya?

· Dalam kondisi institusional apa PDG paling mungkin efektif, dan dalam kondisi apa ia paling rentan terhadap ritualisasi?


Pertanyaan-pertanyaan ini mendefinisikan agenda riset yang harus mendahului setiap rekomendasi untuk adopsi yang lebih luas. PDG, dalam formulasi ini, bukanlah sebuah kesimpulan. Ia adalah sebuah hipotesis—yang menunggu untuk diuji, dikritik, dan direvisi.


---


6. Penutup: Mengubah Objek Akuntabilitas


Profesi audit internal telah menunjukkan kapasitasnya untuk mendiagnosis dirinya sendiri. Dari Power (1997) hingga Lenz dan O'Regan (2024), dari audit society hingga kritik terhadap GIAS 2024, diagnosis-diagnosis ini telah memperkaya pemahaman kita tentang keterbatasan sistem akuntabilitas kontemporer.


Tetapi diagnosis tanpa arsitektur adalah kritik tanpa jalan keluar. Apa yang belum tersedia—dan apa yang mulai ditawarkan oleh kerangka seperti PDG—adalah jembatan: dari diagnosis ke instrumen, dari kritik ke operasionalisasi, dari "apa yang salah" ke "apa yang bisa dilakukan secara berbeda."


Jembatan ini tidak mengklaim sebagai satu-satunya jalan. Ia tidak mengklaim kebal terhadap degenerasi. Ia hanya mengklaim bahwa objek akuntabilitas perlu diperluas—dari verifikasi tindakan menuju rekonstruktabilitas penalaran, dari outcome menuju reasoning, dari "apakah aturan diikuti?" menuju "apakah penalaran di balik keputusan dapat direkonstruksi, diuji, dan dipertanggungjawabkan?"


Apakah PDG akan berhasil dalam perluasan ini? Itu adalah pertanyaan empiris yang hanya bisa dijawab oleh pengujian—bukan oleh deklarasi. Tetapi pertanyaan itu sendiri—tentang apa yang dibuat terlihat oleh sistem akuntabilitas, dan apa yang dibiarkan tidak terlihat—adalah pertanyaan yang layak diajukan. Dan selama pertanyaan itu belum dijawab, profesi audit akan terus mendiagnosis dirinya sendiri—tanpa pernah menemukan resepnya.


---


Referensi


· Espeland, W. N., & Sauder, M. (2007). Rankings and reactivity: How public measures recreate social worlds. American Journal of Sociology, 113(1), 1–40.

· Goodhart, C. A. E. (1984). Monetary theory and practice: The UK experience. Macmillan.

· Hakim, M. (2026). The Epistemology of Public Audit: From Rituals of Verification to Epistemic Accountability. LinkedIn

· Lenz, R., & O'Regan, D. J. (2024). The Global Internal Audit Standards – Old Wine in New Bottles? EDPACS, 69(3), 1–28.

· O'Regan, D. J. (2024). The Closing of the Auditor's Mind? How to Reverse the Erosion of Trust, Virtue, and Wisdom in Modern Auditing. CRC Press.

· Power, M. (1997). The Audit Society: Rituals of Verification. Oxford University Press.

· Scott, J. C. (1998). Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. Yale University Press.

· Strathern, M. (2000). The tyranny of transparency. British Educational Research Journal, 26(3), 309–321.


Lisensi: CC BY-NC-SA 4.0 — Bebas digunakan, diadaptasi, dan dibagikan untuk tujuan non-komersial dengan atribusi ke https://abuwt.blogspot.com.